Tugas 1 - Mendeskripsikan Pengertian Budaya Politik

A.   Deskripsi Pengertian Budaya Politik

Pengertian budaya politik secara umum adalah suatu pola perilaku suatu masyarakat dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.

Budaya politik yang ada di setiap negara berbeda beda, ada banyak hal yang mempengaruhinya, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat dalam negara tersebut. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik. Mereka dianggap memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan. Dengan demikian, budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

B.    Identifikasi Ciri-Ciri Budaya Politik

·      Terdapat pengaturan kekuasaan 

·      Perilaku dari aparat-aparat negara 

·      Proses pembuatan kebijakan pemerintah 

·      Adanya kegiatan partai-partai politik 

·      Adanya gejolak masyarkat terhadap kekuasaan yang memerintah 

·      Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat

·      Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi

C.   Identifikasi Macam Budaya Politik

1. Budaya Politik Parokial 

Budaya Politik Parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial umumnya terdapat dalam masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew, yang mengatakan budaya politik parokial adalah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya pemerintahan dan politik.

Ciri-Ciri Budaya Politik Parokial :

•  Apatis 

•  Lingkupnya sempit dan kecil 

•  Pengetahuan politik rendah 

•  Masyarakatnya yang sederhana dan tradisional

•  Adanya ke tidak peduli dan juga menarik diri dari kehidupan politik 

•  Anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap objek politik

   yang luas 

•  Kesadaran anggota masyarakat mengenai adanya pusat kewenangan

   dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah

•  Tidak ada peranan politik bersifat khusus 

•  Warga negara tidak sering berhadap dalam sistem politik

2. Budaya Politik Kaula/Subjek 

Budaya politik kaula adalah budaya politik dengan masyarakat yang suda relatif maju baik sosial maupun ekonominya, namun masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau subjek berada pada orang secara pasif patuf pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. Budaya politik kaula memiliki tingkat perhatian pada sistem politik sangat rendah.

Ciri-Ciri Budaya Politik Kaula/Subjek :

•  Masyarakat menyadari sepenuhnya otoritasi pemerintah 

•  Sedikit warga memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah 

•  Menerima putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi, terlebih lagi ditentang. 

•  Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak dapat berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

•  Warga menaruh keadaran, minat, dan perhatian pada sistem politik secara umum dan khusus terhadap objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor polirik masih rendah. 

3. Budaya Politik Partisipan 

Budaya politk partisipan adalah budaya politik yang ditandai adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan dapat dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu pun dengan budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab.

Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan 

•  Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya 

•  Tidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, maupun posisi dirinya sendiri. 

•  Kehidupan politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sendiri. 

Menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. 

D.   Faktor Penyebab Berkembangnya Budaya Politik di Daerahnya

Budaya politik suatu daerah berakar dari budaya lokal dan dapat berkembang melalui interaksi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dengan moderenisasi dunia luar/luar daerahnya.

E.    Evaluasi Budaya Politik yang Berkembang di Masyarakat

Budaya politik di Indonesia ialah sebuah perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai suatu pedoman kegiatan-kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebut Indonesia telah menggunakan sebuah budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, karena partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari sebuah keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Pada saat ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media dikontrol dan diawasi oleh pemerintah melalui departemen penerangan agar tidak mempublikasikan suatu kebobrokan pemerintah. 
Budaya politik Indonesia terus mengalami suatu perubahan yang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi berubahnya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju tetapi pada daerah-daerah terpencil tidak terjadi sebuah perubahan karena kurangnya dalam pendidikan dan informasi.

Di Indonesia memakai budaya politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari keputusan atau kinerja pemerintah baru etika.